UU KIP Berlaku, Informasi Publik Tidak Boleh Lagi Ditutupi

Terhitung sejak Jumat (30/4), UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mulai berlaku di Indonesia. Dengan begitu, saat ini badan publik tidak lagi boleh menutup-nutupi informasi.

Dulu, paradigmanya adalah semua informasi tertutup kecuali yang diperbolehkan untuk dibuka. Namun sekarang berubah menjadi, semua informasi terbuka kecuali yang dikecualikan.

Informasi yang dikecualikan terdapat pada pasal 17 UU KIP. Antara lain, informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan:

–          Dapat menghambat proses penegakan hukum

–          Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat

–          Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara

–          Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia

–          Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional

–          Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri

–          Dapat mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat sesorang

–          Dapat mengungkap rahasia pribadi

–          Termasuk juga memorandum atau surat antar Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan

–          Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU

***

Manfaat keterbukaan informasi:

–          Menciptakan tata pemerintahan yang baik dan bersih

–          Meningkatkan fungsi, kualitas, dan kinerja Badan Publik

–          Menciptakan citra dan reputasi yang positif dari masyarakat

–          Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik

–          Meningkatnya kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat

Freddy H. Tulung, Kepala Badan Informasi Publik, menyampaikan bahwa saat ini tidak lagi ada alasan bagi instansi pemerintah/ lembaga negara untuk menutup informasi. Karena setiap orang berhak memperoleh informasi publik dengan cara melihat dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan informasi publik.

Pihak yang sengaja tidak menyediakan informasi publik yang tidak dikecualikan, dan mengakibatkan kerugian orang lain, akan dipidana 1 tahun kurungan dan/ atau denda maksimal 5 juta rupiah. Tidak hanya itu, sanksi juga diberikan bagi pihak yang sengaja menggunakan informasi untuk tindakan yang melawan hukum.

UU KIP ini berlaku untuk:

–          Badan Pemerintahan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif (Kepresidenan, DPR, MA, MK, Dept. Pertahanan, DPRD, PN, Perangkat daerah, kelurahan)

–          Badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD. Seperti KPK, KPI, KPU, RRI, TVRI, Antara, Perguruan Tinggi Negeri.

–          Organisasi non-pemerintah seperti pengelola zakat, kotak amal rumah ibadah, sumbangan bencana alam, LSM, panti asuhan yang menerima sumbangan masyarakat, karang taruna, dewan pers.

Lalu apa dampaknya bagi kita sebagai mahasiswa?

Besar sekali kawan-kawan. Dengan kebijakan ini, kita bisa memperoleh transparansi dari perguruan tinggi kita (baca: Unpad), terkait dana mahasiswa, beasiswa dan sebagainya, yang selama ini masih menjadi isu utama bagi kita semua. Sehingga kita bisa mengawasi secara langsung dan turut mengawal Unpad menjadi perguruan tinggi yang lebih baik lagi.

Tidak hanya itu, lebih luas lagi kita pun bisa mengawal pemerintahan Indonesia yang bersih dan bebas korupsi.

Lalu apakah kita akan melewatkannya begitu saja??

Hidup Mahasiswa!!

***

Nafielah Mahmudah,

Dirjen Kebijakan Publik Daerah

BEM Kema Universitas Padjadjaran

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s